JAYAPURA,SP,- Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan mendesak Kejaksaan Tinggi Papua mengklarifikasi status tersangka yang diberikannya terhadap Bupati Waropen, Yermias Bisai. Desakan ini disampaikan Koordinator Aksi Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan, Adnan Nikolaos Sawaki dalam orasi demo damai yang berlangsung di halaman Kantor Kejati Papua, Kota Jayapura, Jumat (6/3).
Adnan mengatakan dengan mencermati penetapan tersangka Bupati Waropen, YB yang kontradiksi dengan isntruksi Jaksa Agung RI dan keputusan Kajati Papua yang tidak bersesuaian, maka kami menduga ada oknum di kejati telah bekerjasama untuk tidak menghormati intruksi Jaksa Agung,” Ujar Adnan.
Dalam 10 poin tuntutan, Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan meminta penanganan tindak pidana korupsi tidak dipolitisir dan dimanfaatkan sebagai isu untuk menggagalkan pencalonan pihak tertentu dalam Pilkada.
“Kami menduga ada persekongkolan antara oknum jaksa dan pihak lain untuk menggagalkan pencalonan Yermias Bisai sebagai petahana pada Pilkada 2020,” tuturnya.
Masa juga mempertanyakan alat bukti kuat yang menjadi dalil penetapan tersangka Bupati Waropen. Demikian juga ketidakjelasan dalam mengumumkan hasil gelar perkara di Kejaksaan Agung RI.
Diduga penetapan tersangka Bupati Waropen tanpa gelar perkara di Kejagung RI, Kemudian ketidak cocokan angka gratifikasi sejak penyelidikan dan penyidikan dari Rp42 miliar menjadi Rp19 miliar,” terang Adnan membacakan tuntutan poin 4 dan 5 dalam demo.
Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan pengerahan massa lebih besar, jika Kejati Papua tidak mengklarifikasi penetapan tersangka Bupati Waropen. Mereka juga akan meminta Komisi Kejaksaan RI untuk memeriksa oknum jaksa di Papua.
Jika dalam 3×24 jam tidak ada klarifikasi, maka kami akan melakukan mosi tidak percaya pada Kejati Papua dan Kejagung RI. Kami akan demo besar-besaran di Kejagung RI untuk memperjelas semua dugaan kami tentang ketidakpastian penanganan hukum di Papua,” katanya.
Adnan pun meminta Kejati Papua bertanggungjawab atas kegaduhan masyarakat hingga konflik sosial di tengah masyarakat di Kabupaten Waropen. “Kejati Papua harus bertanggungjawab karena telah menggiring proses hukum ke arena politik,” pungkasnya.
Senada disampaikan Juru Bicara Bupati Waropen, Kaleb Woisiri yang menyesalkan penetapan tersangka terhadap bupati menjelang Pilkada 2020 yang terkesan terburu-buru. “Intruksi Jaksa Agung jelas, agar proses hukum tidak dipolitisir, maka ditunda sementara waktu,” kata Kaleb seraya mendesak Kejati Papua segera mengklarifikasi penetapan tersangka terhadap Yermias Bisai. (Andre Fonataba)
